Bandingkan dan Ajukan Pinjaman Online

Pinjaman online OJK adalah layanan pinjam uang yang berbasis teknologi yang dapat diakses lewat website atau aplikasi mobile.

Pinjaman online ilegal adalah pinjaman online yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tenor pinjaman adalah jangka waktu untuk membayar angsuran yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.

• Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
• Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia.
• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Fotokopi BKPB Kendaraan (tergantung kebijakan lembaga keuangan).
• Fotokopi Kartu Kredit (tergantung kebijakan lembaga keuangan).
• Slip gaji.

• Perbedaan pertama adalah dari segi penggunaan dana. Orang-orang mengajukan kredit cepat cair karena butuh dana cepat untuk membayar keperluan mendesak atau utang. Sedangkan pencairan dana pada pinjaman konvensional membutuhkan waktu yang lebih lama.
• Perbedaan kedua adalah dari segi biaya administrasi. Biaya administrasi kredit online lebih rendah. Bahkan bank, fintech atau lembaga keuangan menggratiskan biaya administrasi. Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional karena menggunakan jasa pegawai.
• Perbedaan ketiga adalah jumlah uang yang dibutuhkan. Umumnya, masyarakat menginginkan uang dalam jumlah kecil hingga menengah karena lebih mudah dilunasi. Sebaliknya, pinjaman konvesional hanya memberikan dalam jumlah besar dan harus memiliki pekerjaan tetap.
• Perbedaan keempat adalah dari segi jaminan. Banyak pinjaman uang online yang tidak memerlukan jaminan untuk mendapatkan dana. Sedangkan pinjaman konvensional rata-rata mensyaratkan jaminan untuk untuk mendapatkan uang.
• Perbedaan kelima adalah dari segi dokumen. Pinjaman online hanya membutuhkan sedikit dokumen bahkan kadang hanya scan KTP dan cukup unggah (upload) lewat internet. Sebaliknya, pinjaman offline cenderung lebih ribet karena calon nasabah harus melampirkan banyak dokumen.

• Pinjol ilegal juga kerap menawarkan pinjaman lewat SMS spam.
• Suku bunga dan denda sangat tinggi hingga 1%-4% per hari.
• Jangka waktu pelunasannya tidak sesuai kesepakatan dan cenderung singkat.
• Biaya yang dikenakan untuk mendapatkan kredit online bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman.
• Pinjol legal mengambil semua akses data di ponsel nasabah, seperti foto, video, dan kontak,akan digunakan untuk meneror debitur ketika menunggak.
• Tidak memiliki alamat kantor, customer service, dan layanan pengaduan yang jelas.
• Pinjol ilegal menagih secara paksa dengan melakukan kekerasan, teror, dan pelecehan.

Anda beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui pinjaman online yang diawasi OJK, antara lain:

1. Buka website resmi OJK, yaitu www.ojk.go.id.
2. Anda juga bisa mengunjungi laman khusus fintech di https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx
3. Telepon lewat nomor 157.
4. Kirim pesan chat lewat Whatssap resmi 081157157157.
5. Kirim email lewat [email protected] atau [email protected].

1. Pertama-tama, Anda akan diberi peringatan lewat email, SMS, atau telepon.
2. Kemudian, Anda akan dikenakan denda tambahan.
3. Keluarga atau kerabat dekat akan dihubungi untuk memperingatkan Anda melunasi utang.
4. Anda akan terus menerus ditagih oleh debt collector. 
5. Nama Anda akan dimasukkan ke dalam daftar hitam SLIK OJK.

Untuk mengetahui risiko lainnya, Anda bisa cek di sini.

1. Pastikan pinjol tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK .
2. Download aplikasi pinjaman online terbaik. 
3. Jangan berikan akses dan izin akses data pribadi lewat aplikasi mobile.
4. Baca baik-baik syarat dan ketentuan.
5. Cek review produk pinjol tersebut di Financer.com.
6. Gunakan kartu SIM yang tidak menyimpan kontak keluarga, kerabat, atau teman-teman Anda. Jadi, sebaiknya punya kartu SIM 2 buah. 

Dikutip dari situs resmi KEMENKUM HAM, debitur yang memiliki tunggakan atau mengalami kredit macet tidak dapat dipidanakan.

Karena hutang piutang masuk dalam hukum perdata dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat 2 berbunyi: Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.